Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto Kritik Pemprov Jabar soal Jalan

Berita Populer

• Forum OPD Diskominfo: Mewujudkan Depok Kota Cerdas dan Komunikatif
• BANDARA ADISUCIPTO YOGYAKARTA DITUTUP SEMENTARA AKIBAT ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI
• Forjas Adakan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun
• STIAMI Lahirkan SDM Ahli Pajak
• SMKN 1 Kota Bekasi Adakan Bursa Kerja Khusus (BKK)

Berita Terkait

• Kunker ke Bekasi, Uu Ruzhanul Ulum Berikan Solusi Perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah0
• Respon Cepat Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terkait Keluhan Jalan Provinsi di Kab Bekasi 0
• PARIPURNA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PERDA KOTA BEKASI0
• WALI KOTA LAKUKAN TINJAUAN WILAYAH BANJIR WILAYAH PONDOKGEDE.0
• KADISDIK MEMINTA GURU MEMBUAT SISTEM PEMBELAJARAN EFEKTIF SAAT PROSES PELAJARAN DARING0

BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengenai perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah.

Menurut Budiyanto, Kabupaten Bekasi seharusnya mendapat prioritas lebih baik dalam perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Apalagi dengan pemasukan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar hingga lebih dari Rp1,9 triliun.

“Pajak kendaraan bermotor kita tercatat Rp.1.953.888.610.000 (Tahun 2020),” ungkapnya, Senin (15/2/2021).

Dalam konteks politik anggaran, lanjutnya, seharusnya ada take and give antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bekasi. Sementara dengan pendapatan pajak yang cukup besar tersebut, Kabupaten Bekasi hanya mendapatkan bagi hasil senilai Rp871 miliar.

“Artinya apa? ada 1,1 triliunan lagi uang kita yang masih ibaratnya aman,” tukasnya.

Selain itu, dari data yang ia ketahui pada 7 Januari 2021 ini, bantuan keuangan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bekasi hanya mencapai Rp170 miliar.

Jika melihat pentingnya perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah, lanjut Budiyanto, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya tidak perlu menunggu usulan dari Kabupaten Bekasi. Pasalnya, jalan tersebut adalah jalan provinsi yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Harusnya lihat dong sejauh mana urgensitasnya, vitalitasnya jalan ini. Jalan ini kan betul-betul jalan arteri kawasan industri. Kawasan industri kita adalah terbesar di Asia Tenggara, artinya 40 persen ekspor Indonesia itu dari Cikarang,” ujarnya. (red)