Menko Polhukam: Jangan Gunakan SARA Dalam Berpolitik

Berita Populer

• Forum OPD Diskominfo: Mewujudkan Depok Kota Cerdas dan Komunikatif
• BANDARA ADISUCIPTO YOGYAKARTA DITUTUP SEMENTARA AKIBAT ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI
• Forjas Adakan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun
• STIAMI Lahirkan SDM Ahli Pajak
• SMKN 1 Kota Bekasi Adakan Bursa Kerja Khusus (BKK)

Berita Terkait

• Jakarta Smart City Raih iCIO Award 20180
• Ruddy Ucap Syukur Jadi Bagian Kelanjutan Pembangunan Kota Bekasi 164
• Sekda Kota Bekasi ditunjuk sebagai Plh Walikota Bekasi0
• Kadishub : Jalan Arteri Alternatif Dampak Kemacetan Penerapan Ganjil- Genap 0
• Dirjen Otda Sampaikan Pengarahan Terkait Masa Transisi Kepala Daerah Kota Bekasi169

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berpesan kepada seluruh partai politik, para kontestan dan pendukungnya untuk tidak menggunakan isu SARA di dalam berpolitik. Ada dua alasan mengapa isu tersebut dilarang.

“Pertama tidak layak SARA digunakan sebagai bagian dari kampanye. Kedua kalau kita bicara SARA itu sudah persatuan dan kesatuan bangsa, kebersamaan bangsa akan terganggu. Jadi itu tidak layak untuk dimainkan dalam pemilu, apakah pilkada serentak, atau pemilih eksekutif, legislative dan Presiden,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).“ Dengan demikian, lanjut Menko Polhukam, sekali lagi pemerintah memperingatkan jangan sampai SARA digunakan sebagai alat politik. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak layak dan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya kira semua partai politik setuju mengenai ini. Saya sudah peringatkan bahwa ada kesepakatan kita untuk tidak pakai itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.“ Terkait persiapan Pilkada serentak serta Pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang, Menko Polhukam mengatakan bahwa semua permasalahan telah diselesaikan dalam rapat koordinasi. Rakor tersebut menghadirkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta para Menteri dan para Kepala Lembaga yang menangani masalah Pilkada dan Pemilu 2019. “Ini adalah pesta demokrasi yang menggembirakan yang harus disambut dengan kegembiraan. Nuansanya ialah bagaimana kita membuat Pilkada serentak, pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada masalah karena dilaksanakan dengan perencanaan sistematis, detil, sehat, tanpa menggangu ketertiban keamanan dan stabilitas nasional,” kata Menko Polhukam Wiranto.“ Menko Polhukam mengatakan, ada delapan poin ya