Menteri Tjahjo: Perjanjian Kinerja Jadi Awal Kerja Tuntas dan Ikhlas

Berita Populer

• Forum OPD Diskominfo: Mewujudkan Depok Kota Cerdas dan Komunikatif
• BANDARA ADISUCIPTO YOGYAKARTA DITUTUP SEMENTARA AKIBAT ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI
• Forjas Adakan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun
• STIAMI Lahirkan SDM Ahli Pajak
• SMKN 1 Kota Bekasi Adakan Bursa Kerja Khusus (BKK)

Berita Terkait

• WAKIL WALI KOTA BEKASI PIMPIN APEL0
• 0
• 0
• Wali Kota Bekasi Berharap Warga Kota Bekasi Dukung Program Vaksinasi Nasional0
• Tinjau Jembatan Cipamingkis, Pemkab Bekasi Akan Segera Lakukan Perbaikan0

*JAKARTA* – Perjanjian kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan pejabat di Kementerian PANRB harus menjadi awal kerja yang tuntas. Tidak sekadar tanda tangan di atas kertas perjanjian, Menteri Tjahjo meminta jajarannya untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut dengan keteguhan hati.

Menteri Tjahjo menegaskan, perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani. “Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2021,” ujar Menteri Tjahjo, saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian PANRB, Senin (11/01).

Penandatanganan perjanjian kinerja ini dilakukan dengan menerapkan teknologi _digital signature_. Model penandatanganan seperti ini telah dilakukan Kementerian PANRB pada tiga tahun terakhir, sebagai implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kementerian PANRB bersama mitra kerja sebagai _trend setter_ dalam reformasi birokrasi, diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik dalam era Pandemi Covid-19.

“Masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan capaian kinerja tahun ini dan selanjutnya,” tuturnya.

Salah satu yang menjadi fokus utama adalah penyederhanaan birokrasi yang muaranya adalah optimalisasi pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi harus efektif dalam capaian kinerja, pengambilan keputusan, dan efektif dalam pemberian layanan masyarakat.

Arah dan kebijakan reformasi birokrasi harus dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Penyederhanaan Birokrasi harus menjadi pintu utama perubahan