Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama. Peluncuran core values dan employer branding ASN dilakukan secara virtual melalui Zoom serta saluran Youtube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan 50 saluran Youtube kementerian/lembaga/pemerintah daerah, termasuk saluran Youtube Badan Standardisasi Nasional (BSN), pada Selasa, 27 Juli 2021.
Core values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata “Berakhlak” yang merupakan akronim dari ‘berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif’. Kemudian, employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”.
Core values Berakhlak dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU nomor 5/2014 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.
Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang dapat berlaku secara umum. Dalam siaran pers kepresidenan, pada 27 Juli 2021, disebutkan bahwa sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing.
Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia. Namun lebih baik lagi bila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.
“ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP, seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.
Di samping itu, Presiden Jokowi meminta ASN untuk memiliki orientasi serupa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan, ASN telah dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk dapat melaksanakan hal tersebut.
Menurut Presiden Jokowi, otoritas dan sumber daya yang diberikan negara harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Presiden juga meminta ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi.
Selain itu Kepala Negara juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin. “Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian, dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” jelas Kepala Negara.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. “Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu,” katanya.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, dan cepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, peluncuran ini merupakan momentum untuk mengakselerasi transformasi ASN di seluruh Indonesia.
“Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat,” kata Tjahjo.
Selanjutnya, kata Tjahjo, ASN harus ikut bersama-sama TNI/Polri, BIN, serta elemen masyarakat lain untuk mempelopori, menggerakkan, dan mengorganisir lingkungan masyarakat dalam mengikuti perintah dan anjuran pemerintah pusat maupun daerah demi percepatan penanganan Covid-19.
Dalam siaran pers Menteri PANRB, disebutkan dengan ditetapkannya core values memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antarinstansi pemerintah. Adanya satu core values yang berlaku secara umum turut memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan, kini pemerintah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis (dynamic government) melalui percepatan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan.
Sumber Indonesia.go.id
Komentar