CIKARANG PUSAT — Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam kebijakan rotasi dan mutasi pegawai. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin langsung Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Rapat Pimpinan) di Ruang Rapat KH. Noer Ali, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bekasi, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, hingga para camat se-Kabupaten Bekasi.
“Saya tegaskan, jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah amanah, bukan barang dagangan. Jabatan itu gratis, tidak ada biaya, tidak ada imbalan, dan tidak ada transaksi dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan posisi atau kedudukan,” ujar Bupati Ade.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Bupati, maupun pejabat lain untuk kepentingan mutasi, rotasi, atau promosi jabatan. Jika ditemukan, Bupati meminta agar segera dilaporkan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kita ingin membangun Kabupaten Bekasi dengan sistem merit yang sehat, di mana kinerja, integritas, dan kompetensi menjadi dasar penilaian. Marwah pemerintahan harus kita jaga dengan kejujuran dan tanggung jawab moral kepada masyarakat,” lanjutnya.
Selain menyoroti penataan kepegawaian, Bupati Ade juga menekankan pentingnya penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran tahun 2026 yang berbasis pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program yang matang dan selaras dengan arah kebijakan daerah, RPJMD Kabupaten Bekasi, serta kebijakan pembangunan nasional.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampak nyata dari program yang dijalankan. Setiap kegiatan harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Bupati Ade juga menegaskan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pedoman utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Ia mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan ke sektor belanja modal yang produktif, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Untuk tahun anggaran 2026, kita harus menitikberatkan pada kualitas program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap rupiah dari APBD harus memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ade juga menyoroti isu strategis penanganan banjir, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi saat musim penghujan.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, camat, dan kepala desa untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana.
Langkah-langkah preventif seperti pembersihan saluran air, normalisasi sungai dan saluran tersier, serta penguatan tanggul dan pompa air di titik rawan banjir diminta untuk segera diprioritaskan.
“Kita tidak bisa hanya menunggu saat bencana datang. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan menjadi tanggung jawab bersama. Camat dan kepala desa saya minta untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan dan membangun kesadaran kolektif mencegah banjir,” tegasnya.
Komentar