oleh

Tak Ingin Kisruh Tahunan Terus Terulang BMPS Minta Pemerintah Belaku Adil

-Pendidikan-67 Dilihat

 

BEKASI – Tahun ajaran baru segera tiba, ditandai dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun kegelisahan dirasakan oleh perguruan sekolahswasta, terhadap Dinas Pendidikan Kota Bekasi mulai melanda.

Pasalnya hal sama kerap terulang setiap tahunnya pelanggaran pada aturan dalam pelaksanaan PPDB.

Hal itu dikatakan Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly. Bahkan menurutnya Disdik Kota Bekasi kerap melanggar Permen (Peraturan Menteri) terkait jumlah siswa per rombel saat PPDB.

“Saat pembelajaran dilakukan 100 persen banyak sekolah tidak dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dalam satu shift. Bila dilakukan dua shift jelas melanggar aturan kurikulum 2013,”beber Ayung dalam rapat dengan sekretaris Disdik Kota Bekasi persiapan menjelang Pelaksanaan PPDB 2022.

Ia meminta Pemkot Bekasi melalui Disdik harus segera merilis jumlah siswa persekolah dan Jumlah siswa per rombel pada PPDB 2022 -2023 ini.

“Alasanya  karena saat ini wali kota masih Plt sehingga pada saat membuat perwal nanti waktunya panjang,” kata Ayung sapaan akrabnya.

Setiap tahun, menurut Ayung, BMPS hanya menuntut agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak melanggar Permen PPDB. Nyatanya setelah dilakukan somasi terbukti Disdik selalu melanggar.

Bukti lain keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas masih banyak sekolah negeri yang menumpang. Ini tentu berbeda dengan swasta yang diharuskan memilikimu gedung terlebih dulu sebelum jadi sekolah.

Untuk itu ia pun mengajak agar pemerintah bisa mengkampanyekan sekolah tak hanya di negeri tapi swasta pun sama. Karena tujuan sama untuk mencerdaskan kehidupan generasi penerus.

“Dalam Permen diatur maksimal 32 orang siswa per rombongan belajar (kelas). Di Kota Bekasi juga harus laksanakan pendidikan sesuai Permen. Kalau saya lihat pembahasan Juklak Juknis PPDB saat ini dilakukan oleh Disdik dan Tim Percepatan Pembangunan Walikota (TWUP4). Harusnya per tanggal 18 daya tampung siswa sudah harus sudah keluar,” terangnya.

Pihaknya mengaku kesal karena selalu tidak ada kepastian dalam pembuatan aturan yang dilakukan Disdik.

Bahkan Ayung mengaku sudah melakukan safari kunjungan kerja ke Plt dan Ketua DPRD agar Juklak dan Juknis PPDB tidak melanggar Permen.

“Saya coba menanyakan terkait jumlah siswa malah dilempar Kadis ke Sekdis dan Kabid Binaprogram. Ini bukti Disdik mau main belakang. Karena itu kita ngejar ke Disdik agar jumlah siswa persekolah dan perombel harus sudah ada acuannya. Kalau sudah ada acuannya, maka akan disikapi BMPS,” tukasnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed