Swarabekasi.com, BEKASI TIMUR – Aksi unjuk rasa Aliansi Sipil Kota Bekasi di depan Gedung DPRD setempat, Rabu (16/4/2025), menuai respons serius dari legislator.
Massa aksi menuntut transparansi pembahasan sejumlah RUU yang dinilai mengancam demokrasi.
“Kami menerima aspirasi masyarakat terkait RUU TNI dan lainnya. Ini suara rakyat yang harus didengar,” tegas Latu Harhary (Fraksi PKS) saat ditemui di kantornya.
“Ketika melanggar prinsip demokrasi, secara moral harus siap mundur,” tegas Latu.
Meski beberapa RUU menjadi kewenangan DPR RI, Latu menegaskan DPRD Kota Bekasi tetap wajib menampung aspirasi warga.
“Kami adalah jembatan komunikasi antara warga Bekasi dan pusat,” ujarnya seraya mengingatkan pentingnya demonstrasi damai.
Anggota DPRD diminta bertanggung jawab jika terbukti melemahkan reformasi.
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, yakni mendesak anggota DPRD bekerja tanpa intervensi kepentingan pribadi/golongan, hingga transparansi RUU TNI, Polri, KUHP, dan Kejaksaan yang dinilai bermasalah. (adv)
