oleh

Ketua DPRD Kota Bekasi Dukung Perlindungan bagi Pekerja Rentan dalam Universal Coverage Jamsostek

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memperkuat komitmennya dalam memperluas jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peluncuran program perlindungan bagi pekerja rentan untuk mendorong Universal Coverage Jamsostek (UJC).

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan dukungan legislatif ini dalam acara peluncuran program yang digelar di Balai Patriot, Rabu (05/11/2025). Acara yang diresmikan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan menjadi fondasi sinergi yang kokoh untuk kebijakan yang pro-rakyat.

“Kami mengapresiasi langkah inisiatif Pemkot dalam meluncurkan program perlindungan bagi pekerja rentan ini,” ujar Sardi.

Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jamsostek, merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi negara. Kelompok pekerja rentan, lanjutnya, adalah pihak yang paling membutuhkan keberadaan jaring pengaman sosial ini.

Program strategis ini bertujuan meluaskan akses jaminan sosial, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan tidak menentu dan risiko kerja tinggi, seperti driver ojek online, pedagang kecil, dan pelaku sektor informal lainnya.

“Program UJC ini selaras dengan visi DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kota Bekasi. Dukungan kami akan terus mengalir, baik melalui fungsi anggaran maupun pengawasan, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Sardi.

Sebagai tanda dimulainya program, dilakukan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan driver ojek online. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mengurangi beban ekonomi keluarga apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian.

Sardi juga mengingatkan pentingnya kelengkapan data. “Kami minta data yang diajukan dapat segera diproses ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak terkendala masalah seperti DTSEN di Dinas Sosial,” imbuhnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen DPRD Kota Bekasi dalam merancang kebijakan anggaran yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. (Adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *