CIKARANG PUSAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengajak masyarakat Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi untuk memanfaatkan program *Kredit Program Perumahan* dan *Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*. Ajakan tersebut disampaikan saat Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (21/11/2025).
Maruarar menegaskan bahwa birokrasi harus bergerak cepat serta memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat terkait bunga, plafon pinjaman, durasi, dan persyaratan program. Ia menyebut program ini penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir yang memberatkan.
“Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalahnya, kalau bertanya ibu-ibu atau masyarakat harus jelas bunganya berapa, uangnya maksimal berapa, berapa lama waktunya, syaratnya apa, ayo kita gerak dengan cepat gitu lho. Kita terus, kita terus ya, yang penting program ini terus berjalan, manfaatkan ini, supaya rakyatnya nggak usah ke rentenir lagi, ini bunganya hanya 6 persen, padahal kalau ke rentenir berapa, ya kan?” ujarnya.
Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa program KUR Perumahan merupakan inovasi baru yang pertama kali dijalankan pemerintah. Ia meminta para birokrat lebih cepat menjelaskan program agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.
“Ayo dong, kasih kesempatan, makanya ini program bagus, birokrat-birokrat harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat, supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Nggak pernah ada ini, baru sekali ini aja,” terang Maruarar.
Dalam kesempatan ini, Menteri Ara juga berbicara langsung dengan perwakilan dari berbagai sektor usaha. Mereka terdiri dari 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 developer perumahan, 60 pengemudi ojek online, dan 22 pengusaha toko bangunan, yang dipertemukan langsung dengan Bank BRI dan Bank BJB.
Sosialisasi ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik program tersebut sebagai solusi untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online dan rentenir.
“Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir dan program KUR ini paling tepat,” katanya.
Asep menambahkan bahwa bagi pelaku UMKM, program ini sangat membantu dalam akses permodalan tanpa jaminan. Pemerintah memastikan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah.
“Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp 100 juta tanpa harus jaminan,” terang Asep.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP. Diskusi panel dilaksanakan untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Pertama pada hari ini kita tadi sudah sama-sama menyampaikan sosialisasi kredit perumahan KUR dan FLPP. Sasarannya UMKM, kontraktor, developer, OJOL, pengusaha toko bangunan. Bunganya rendah, di bawah Rp100 juta tanpa jaminan,” ujarnya.
Pemkab Bekasi juga membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk menekan harga rumah subsidi, meningkatkan keterjangkauan masyarakat.
“Manfaatkan fasilitas pemerintah ini, bunga 6%, tanpa jaminan buat yang <Rp100 juta. Khusus untuk yang sudah usaha atau butuh rumah,” pungkas Nurchaidir. 🏠💰
