CIKARANG PUSAT — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengidentifikasi sebanyak 70 titik tanggul sungai dalam kondisi kritis dan berpotensi jebol saat musim hujan. Temuan ini menjadi salah satu indikator utama tingginya risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya.
Berdasarkan data BPBD, puluhan tanggul tersebut tersebar di berbagai aliran sungai besar maupun kecil yang melintasi kawasan permukiman padat penduduk. Kerusakan tanggul didominasi oleh erosi, retakan struktur, serta penurunan elevasi tanah akibat usia bangunan dan minimnya perawatan berkala.
Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan bahwa faktor alam dan aktivitas manusia turut memperparah kondisi tanggul yang ada saat ini. Menurutnya, sedimentasi sungai yang tinggi serta penyempitan alur akibat bangunan liar membuat kapasitas tampung air semakin berkurang.
“Curah hujan tinggi ditambah kondisi sungai yang tidak terawat menyebabkan air meluap ke permukiman warga,” ujar Muchlis dalam keterangannya di Cikarang Pusat pada Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, intensitas hujan di wilayah Kabupaten Bekasi dalam beberapa waktu terakhir cenderung meningkat, terutama pada puncak musim penghujan. Dalam kondisi tersebut, tanggul yang tidak dalam kondisi optimal sangat rentan jebol dan memicu banjir dengan skala yang lebih luas.
Wilayah utara Kabupaten Bekasi disebut menjadi kawasan paling rawan terdampak. Daerah seperti Cabangbungin, Muaragembong, hingga Pebayuran kerap mengalami banjir akibat luapan sungai. Bahkan, pada beberapa kejadian sebelumnya, ketinggian air dilaporkan mencapai 50 hingga 100 sentimeter dan merendam ratusan rumah warga.
BPBD mencatat, penurunan daya tampung sungai di wilayah tersebut mencapai lebih dari 30 persen akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai. Kondisi ini diperparah dengan adanya pasang air laut di kawasan pesisir, khususnya di Muaragembong, yang memperlambat aliran air menuju hilir.
Dalam hal kewenangan, BPBD menegaskan bahwa pengelolaan sungai dan tanggul berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaporkan kondisi tanggul kritis ini kepada BBWS, Gubernur Jawa Barat, serta pimpinan daerah agar segera dilakukan penanganan.
“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dan mendorong percepatan perbaikan, karena kewenangan pembangunan tanggul ada di pemerintah pusat melalui BBWS,” jelasnya.
Rencana penanganan tanggul akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Tahun 2026. Prioritas perbaikan difokuskan pada titik-titik yang memiliki risiko tinggi terhadap permukiman warga dan fasilitas umum. Jika proses tersebut belum selesai, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan dukungan kementerian terkait.
Selain perbaikan infrastruktur, BPBD juga mengintensifkan upaya mitigasi bencana melalui pendekatan non-struktural. Salah satunya dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi banjir.
Hingga saat ini, BPBD telah membentuk sekitar 110 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tersebar di berbagai kecamatan. Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan evakuasi, penyusunan rencana kontinjensi, hingga penyediaan logistik darurat di tingkat desa.
Tidak hanya itu, BPBD juga menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sejumlah sekolah yang berada di wilayah rawan banjir. Melalui program ini, para pelajar diberikan edukasi terkait langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana.
“Kesiapsiagaan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak bencana,” katanya.
BPBD juga menyiagakan personel dan peralatan evakuasi, seperti perahu karet dan logistik darurat, di titik-titik rawan banjir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons cepat ketika terjadi luapan air akibat tanggul jebol atau curah hujan ekstrem.
Meski demikian, Muchlis menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bekasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan jembatan harus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi menjadi kunci agar penanganan banjir bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” tandasnya
