Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran melalui pengawalan dari lembaga kemasyarakatan yang memiliki kedekatan langsung dengan aspirasi warga di tingkat akar rumput.
Dalam arahannya, Wali Kota Tri Adhianto menekankan pentingnya peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.
Ia berharap LPM di bawah kepemimpinan yang baru dapat melakukan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai proyek pembangunan di Kota Bekasi secara objektif dan berkesinambungan, serta terus membangun kolaborasi yang solid dengan berbagai instansi vertikal maupun horizontal.
“LPM harus mampu melakukan pengawasan pembangunan Kota Bekasi dengan baik. Sinergi dengan berbagai instansi perlu terus ditingkatkan agar hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Tri Adhianto dalam keterangannya, Senin (13/04/2026).
Dalam kegiatan tersebut di lanjutkan dengan Rapat Kordinasi LPM se Kota Bekasi,di Aula Nonon Sontani dalam pembukaan Rakor Sekda Junedi memyambut baik ada nya Forum LPM Kota Bekasi agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih tepat sasaran,untuk menjadi cacatan kedepan agar forum LPM Kota Bekasi membuat AD/ART serta kode etik organisasi dapat berjalan optimal
Sementara itu, Ketua LPM Kota Bekasi yang baru dilantik, Wahyu B.K menyatakan, kesiapannya untuk menjaga amanah tersebut dengan menyelaraskan visi pembangunan kota.
Ia berkomitmen untuk menciptakan keseragaman dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan, termasuk memperkuat koordinasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti pihak Kelurahan dan Kecamatan.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi demi pembangunan Kota Bekasi. Fokus utama kami adalah memastikan adanya keseragaman dalam perencanaan dan pengawasan, serta menjalin kolaborasi erat dengan BKM, Kelurahan, hingga Kecamatan,” tegas Wahyu B.K.
Ia berharap melalui struktur kepengurusan yang solid, LPM dapat menjadi jembatan yang efektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.(*)
