CIKARANG PUSAT – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan menginstruksikan kepada TPID Kabupaten Bekasi agar dana pengendalian inflasi daerah dapat tepat sasaran. Menurutnya hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengendalikan inflasi yakni dengan pemberian bantuan perlindungan sosial yang bertujuan meringankan beban dan membantu masyarakat akibat dampak kenaikan BBM.
“Saat ini kita mendapat apresiasi dari Pemprov Jabar bahwa dari 27 Kabupaten/Kota, Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang terbesar mengalokasikan dana perlindungan sosial dalam menghadapi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi,” ujar Pj. Bupati Bekasi usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama TPID Jawa Barat, bertempat di Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Kamis malam (6/10).
Dengan alokasi yang mencapai kurang lebih 18 miliyar rupiah ini, Dani meminta agar dana dialokasikan di 11 program/ kegiatan perlindungan sosial dampak kenaikan BBM dan dalam impelemtasinya harus dapat tepat sasaran.
“Ini harus diselesaikan dalam 2 minggu kedepan, dan harus tepat sasaran. Serta nanti saya minta ada sosialisasi agar masyarakat tahu apa maksud dari program tersebut. Ini betul-betul harus digenjot agar program perlinsos kita bisa berjalan ditengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya menambahkan untuk komoditi yang menjadi kenaikan harga yakni kedelai impor. Pihaknya sedang mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar bisa mencari solusi terutama dari subsidi harga, dan subtitusinya yakni kedelai lokal.
“Dikita ada 200 hektar yang sudah ditanam akan kita awasi dan dampingi, supaya nanti dalam 2 bulan kedepan barangkali tetap sulit, kedelai lokal bisa menggantikan untuk jangka panjangnya. Dan tentu kita akan terus kembangkan penanaman kedelai lokal ini agar kualitasnya bisa mencapai seperti kedelai impor,” ucapnya.
Dani juga menyebut, untuk komoditas-komoditas lainnya, di Kabupaten Bekasi masih terpantau aman, meskipun untuk beras stoknya sudah menipis, serta cabai yang masa panennya akan habis diakhir bulan Oktober.
Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada Dinas Perdagangan agar membuat neraca sampai akhir tahun. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui komoditas mana saja yang terancam ataupun berpotensi, dan pasokan pangan di Kabupaten Bekasi tetap terjaga.
Tak hanya itu, Pemkab Bekasi juga akan menguatkan lumbung pangan (Leuit) di 5 titik, yakni Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah, Desa Kertarahayu Setu, Desa Karangsatu Karangbahagia, Desa Sukamantri Tambelang, serta Desa Sukadaya Sukawangi, sebagai langkah untuk menjaga ketahanan pangan.
“Kabupaten Bekasi mendapat bantuan dari Provinsi pembangunan leuit untuk ketahanan pangan di desa-desa, dan ada 5 titik walaupun dimungkinkan bertambah. Dan ini akan kita sambut pembangunan dan pengisiaannya agar desa-desa mempunyai ketahanan pangan pada saat panen, dan bisa menyimpan sebagian padinya pada saat kemarau. Jadi cadangan di leuit ini bisa dijadikan buper stok untuk membantu ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi,” bebernya.
Terakhir, Pemkab Bekasi juga akan melakukan gerakan panen cepat tanam yang merupakan salah satu strategi dalam mengendalikan inflasi. Dani juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian bahwa pada tahun 2023 tidak hanya memberikan bantuan benih padi saja, tetapi juga bisa memberikan bantuan benih pangan yang cepat panen.
“Nanti benih ini bisa kita sebarkan baik ke petani maupun ke warga melaui PKK, maupun Wanita Tani untuk bisa mengintensifkan ketersediaan pangan itu melalui pemanfaatan lahan perkarangan, kebun atau lahan-lahan lainnya,” tandasnya.
