SWARA BEKASI – Unsur piminan DPRD Kota Bekasi terdiri H. M. Saifuddaulah Ketua, Edy Wakil Ketau II , Tahapan Bambang Sutopo Wakil Ketua III menerima Kunjungan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi. Kunjungan /Audiensi antara pengurus BMPS dan pimpinan DPRD Kota Bekasi berlangsung di ruang aspirasi (ruang rapat ) Ketua DPRD Jum’at (31/5)
Dalam kunjungan tersebut pengurus BMPS turut hadir Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, 4 orang Wakil Ketua dan 2 orang dewan pengawas BMPS
Usai pertemuan Ayung Sardi Dauly Sekretaris BMPS menyampaikan DPRD dan BMPS bersepakat untuk mengawal PPDB tahun 2024 agar berjalan baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati Pemerintah Kota Bekasi.
”DPRD dan BMPS sepakat mengawal proses PPDB tahun pelajaran 2024/2025 PPDB Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.” Ujar Ayung
Terjadinya kecurangan titip menitip siswa pada PPDB pada tahun tahun sebelumnya mejadi evaluasi serta perbaikan kedepannya menjadi komitmen antara DPRD dan BMPS
“Pimpinan DPRD tidak tutup mata pada praktek titip-menitip siswa untuk masuk SMPN selama ini namun pimpinan DPRD menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRD namun juga oleh komponen masyarakat lainnya, tapi beliau mengatakan kita tidak perlu lagi memperdebatkan hal ini namun berupaya untuk melakukan perbaikan kedepannya’ ucap Ayung
Dengan keterbatasan daya tampung SMPN dalam PPDB jika dilakukan kolaborasi antara Pemerintah dengan BMPS maka seluruh siswa lulusan SD, MI Tahun 2024 ini akan dapat bersekolah dengan menghitung jumlah ruang kelas yang tersedia di SMP Negeri dan Swasta
“BMPS juga berkomitmen untuk menggratiskan siswa miskin yang masuk ke sekolah swasta asalkan BOSDA yang diberikan sama antara SMPN dan SMPS dan DPRD untuk berperan sesuai dengan fungsinya salah satunya penganggaran”Tegas Ayung. Dalam kesempatan tersebut DPRD berharap kepada BMPS memberikan masukan yang kongkrit untuk perbaikan sistem PPDB kepada Pemerintah Daerah dan DPRD akan membantu dari segi penganggaran. Bekasi“BMPS banyak ,memberikan masukan kepada DPRD dalam pertemuan tersebut , dan pimpinan DPRD menerima masukan yang disampaikan BMPS untuk kemajuan pendidikan di Kota Bekasi” kata Ayung
Selain membahas terkait PPDB juga membahas isu lain seperti tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN kedepan harus menyiapkan ruang kelasnya dulu baru menerima siswa tidak seperti yang terjadi selama ini siswanya diterima terlebih dahulu sementara ruang kelas atau sekolahnya belum tersedia.Dengan terbatas ruang kelas SMPN, BMPS memberikan masukan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sekolah swasta yang ada di daerah yang belum ada sekolah negerinya“Dengan memanfaatkan sekolah swasta dan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah apabila ini dilakukan akan membantu pemerintah dalam penghematan anggaran untuk penyediaan lahan dan membangun unit gedung baru dimana biayanya lebih besar”ucap Ayung .
Keterbatasan keuangan daerah sehingga saat ini pemerintah daerah belum mampu memberikan dana BOSDA yang sama besarnya untuk sekolah negeri dan swasta BMPS memberikan masukan adanya SMP swasta gratis di setiap kecamatan“Mulai tahun 2025-2026 BMPS mengusulkan dan siap untuk pilot projeck di setiap kecamatan ada 1 SMP swasta yang gratis seperti SMP Negeri asalkan dana BOSDA nya sama jika pemerintah daerah belum sanggup untuk menyamakan seluruh SMP swasta yang ada.”Pungkasnya. (adv)
