BEKASI – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online 2024 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“PPDB tahun 2024 dipastikan lebih maksimal, dengan melibatkan Itko dalam pengawasan, diberi keleluasaan penuh untuk mengakses ke dalam sistem PPDB terutama terkait zonasi dengan diberikan pasword yang sama dengan pihak penyelenggara,”ujar Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bekasi ini Rabu 26 Juni 2024.
Inspektorat Kota Bekasi diharapkan aktif dalam pengawasan pendampingan proses PPDB 2024 dengan telah diberi akses langsung ke sistem yang digunakan operator. Antara opertaror PPDB dan Itko memiliki pasword login yang sama agar bisa masuk ke sistem dengan leluas.
“ini juga tentunya menjadi peringatan bagi oknum-oknum yang mungkin suka melakukan kecurangan pada proses sistem zonasi, dengan adanya kontrol tambahan harapannya tak terjadi lagi kecurangan, meskipun secara mendasar harusnya tidak ada proses kecurangan itu,”tegas pemegang lisensi sebagai Auditor Internasional dari IRCA ini.
Menurut Politisi senior PKS ini, berbagai keluhan yang krusial dalam pelaksanaan tahun sebelumnya telah dilakukan inventarisir menyeluruh untuk dilakukan perbaikan. Misalkan tahun lalu Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendapat keluhan dari kaum difabel yang mengadu kesulitan terkait masuk ke sekolah negeri kurang mendapat akses memadai.
Maka jelasnya, tahun ini tidak ada alasan menolak difabel saat pelaksanaan PPDB 2024, tegas politisi yang sebelumnya pernah menggeluti bidang sistem manajemen dengan pengalaman mumpuni ini.
Hal lain lanjut mantan Auditor Sistem Manajemen Mutu Standar Internasional ISO9001 tersebut yang perlu diperbaiki pada sistem PPDB tahun ini terkait dengan support kepada masyarakat.
“Kita tidak memungkiri atau menafikkan banyak masyarakat yang masih kurang familiar terkait hal yang berbasis website atau online, ini harus diperbaiki agar proses supportnya lebih mudah,”papar dia.
Untuk itu, tahun ini diminta setiap dinas pendukung proses PPDB harus memberikan kemudahan agar kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat dengan memudahkan ketika masyarakat ada urusan terkait Kependudukan dan Sosial, maka warga tak perlu datang ke dinas karena bisa di kelurahan.
“Tahun ini kan ada persyaratan tambahan yakni dokumen KIA , ini baru karena program Nasional, terkait dengan hal itu maka Disduk Capil harus membuka help disk di kelurahan, dan ini sepertinya sudah berjalan,”tukas Daradjat Kardono.
Harus dipahami pungkasnya, bahwa masyarakat memang ada saja kekurangan terutama terkait pelayanan, untuk semua instansi pendukung diharapkan lebih maksimal,”Saat tengah berjalan proses pedanfatar, minggu depan selesai,”jelasnya. (ADV)
