BEKASI – Sejumlah guru sekolah di bawah naungan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar aksi damai di Kantor DPRD setempat pada Rabu (17/7).
Aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan anggota DPRD agar tidak melakukan intervensi dan penekanan secara masif terhadap penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) kepada Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, dan Dinas Pendidikan yang sudah di-MoU-kan bersama dalam komitmen dukungan pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel pada 20 Mei 2024 di Plaza Pemkot Bekasi.
“Alhamdulillah, atas izin Allah dan semangat juang keluarga besar BMPS dan seluruh kepala serta guru swasta, perwakilan masing-masing sekolah, aksi damai berjalan baik, kondusif, dan lancar tanpa hambatan,” ungkap Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.
Peserta aksi damai, kata Ayung, ditemui oleh Faisal, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Bakal Calon Wali Kota Bekasi. Dalam kesempatan itu, Faisal menyampaikan bahwa ia akan berkoordinasi dengan BMPS, Disdik, dan Pj Wali Kota Bekasi mengenai dugaan siswa titipan yang selama ini direkrut dari masing-masing wilayah untuk diserahkan kepada BMPS.
Kemudian, siswa yang diakomodir oleh eks anggota DPRD pun akan mengembalikan putra dan putrinya yang belum masuk SMPN se-Kota Bekasi kepada orangtua untuk diarahkan ke SMP swasta di Kota Bekasi.
Selanjutnya, Faisal pun berbicara di atas panggung dan menyampaikan kesediaan dan kesiapannya untuk membantu siswa miskin yang belum masuk sekolah agar dapat diterima di SMP/SMA/SMK swasta.
“Apapun hasil dari aksi ini, BMPS tetap akan melakukan somasi kepada Ketua DPRD Kota Bekasi atas upaya anggota Dewan yang selama ini intervensi dan menekan Pj Wali Kota, Kadisdik, terhadap PPDB tahun ini. Dengan konsekuensi, semua pejabat terkait, termasuk Kepala SMPN, akan berhadapan dengan sanksi hukum jika ini tidak ditindaklanjuti,” tegasnya. (*)
