Swarabekasi.com, BEKASI TIMUR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencanangkan program pendidikan karakter kontroversial yang menempatkan siswa bermasalah di barak militer untuk pembinaan. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Misbahudin, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang menilai keterlibatan TNI dalam pendidikan karakter bukan hal baru.
“Melibatkan TNI dalam pembentukan karakter bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Contohnya, pelatih Paskibra di hampir semua sekolah diambil dari TNI, atau saat lomba baris-berbaris, sekolah juga melibatkan TNI/Polri sebagai pelatih,” ujar Misbahudin, Senin (28/4/2025).
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan instansi militer sudah lama terjadi di dunia pendidikan dan dianggap sebagai hal biasa. Namun, ia berharap teknis pelaksanaan program ini diatur secara jelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran akademik siswa.
Program yang digagas Dedi Mulyadi ini bertujuan membentuk disiplin dan karakter siswa yang dinilai bermasalah, seperti terlibat tawuran, narkoba, atau pelanggaran berat lainnya. Mereka akan menjalani pelatihan intensif di lingkungan militer dengan pengawasan langsung dari TNI.
Kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan detail aturan, termasuk durasi pelatihan dan mekanisme evaluasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan program ini akan diuji coba di sejumlah sekolah sebelum diterapkan secara luas.
Sejumlah pihak, termasuk psikolog dan aktivis pendidikan, meminta kejelasan lebih lanjut mengenai metode pembinaan agar tidak menimbulkan trauma atau pelanggaran hak anak. Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pendekatan tegas namun edukatif bagi siswa.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan inisiatif baru untuk membina siswa bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini dirancang sebagai upaya pendidikan karakter, terutama di wilayah-wilayah rawan di Jabar, melalui kolaborasi dengan TNI dan Polri.
“Kami akan menerapkannya bertahap, tidak sekaligus di seluruh 27 kabupaten/kota. Daerah yang dinilai siap dan rawan akan menjadi prioritas awal,” jelas Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Minggu (27/4/2025).
Menurutnya, peserta program akan ditempatkan di 30–40 barak khusus yang disediakan TNI. Siswa yang terpilih adalah mereka yang dinilai sulit diatur oleh sekolah, terindikasi pergaulan bebas, atau terlibat tindakan kriminal, berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. (red)
Komentar