BABELAN – Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menargetkan penanganan 100 kilometer jalan rusak di Kabupaten Bekasi dapat direalisasikan pada 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan agar seluruh konektivitas antarwilayah semakin baik dan tidak lagi menyisakan pekerjaan rumah pada 2028.
Hal itu disampaikan Asep Surya Atmaja saat meninjau langsung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Babelan, Selasa (3/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Bekasi didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, serta jajaran kecamatan.
Asep menjelaskan, dari total panjang jalan Kabupaten Bekasi sekitar 1.077 kilometer, masih terdapat pekerjaan rumah penanganan jalan sepanjang 196 kilometer.
Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah mengerjakan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 32,5 kilometer.
“Dari total panjang jalan 1.077 kilometer, masih ada sekitar 196 kilometer yang menjadi pekerjaan rumah kita. Tahun ini kita kerjakan 32,5 kilometer, sehingga pada 2027 kita menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai, sehingga pada 2028 seluruh jalan di Kabupaten Bekasi sudah tertata dengan baik,” ujar Asep.
Dalam kunjungan tersebut, Asep meninjau salah satu ruas jalan di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, dengan panjang hampir tiga kilometer dan ketebalan konstruksi beton mencapai 25 sentimeter.
Ia juga meminta Dinas SDABMBK bersama para camat melakukan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Sebab, kondisi jalan yang baik menjadi faktor penting dalam menunjang mobilitas warga, aktivitas perekonomian serta konektivitas antarwilayah.
“Saya minta dinas terkait bersama camat melihat langsung kondisi jalan di wilayah masing-masing. Mana yang rusak berat, sedang maupun ringan harus dipetakan, sehingga kita punya gambaran yang jelas untuk menentukan prioritas pembangunan,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, Asep mengatakan pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan sekolah dan Puskesmas. Pendataan kerusakan pada fasilitas pelayanan publik tersebut akan menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi
Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan peninjauan lapangan merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan.
Dalam kunjungan di Kecamatan Babelan, terdapat tiga titik yang ditinjau, yakni dua lokasi pembangunan jalan dan satu lokasi pembangunan drainase.
“Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan. Kami ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan dinas benar-benar berjalan di lapangan. Hari ini ada tiga titik yang ditinjau, yaitu ruas Buni Bakti, Ujung Jaya, serta pembangunan drainase di wilayah Pangkalan dan satu titik lainnya di kawasan Pulo Timaha,” jelas Henry.
Henri mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 pembangunan jalan yang ditangani SDABMBK mencapai 32,5 kilometer. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan tercatat sekitar 32 persen, sedangkan realisasi keuangan masih sekitar 9 persen.
Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan memenuhi persyaratan teknis, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium selama 28 hari untuk pekerjaan beton.
“Memang penyerapan keuangan kita masih tertinggal karena tahun ini tidak ada uang muka maupun pembayaran termin. Namun, sejumlah pekerjaan fisik sudah selesai dan sebagian lainnya tinggal menunggu hasil pengujian laboratorium. Kami tetap optimistis realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90 persen pada akhir tahun,” ungkapnya.
Selain pembangunan jalan, Henry menyebutkan normalisasi sungai juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat ini, progres fisik normalisasi telah mencapai lebih dari 60 persen, dengan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Cikarang sebagai dua saluran utama yang menjadi prioritas penanganan.
“Normalisasi sudah berjalan cukup besar, progres fisiknya di atas 60 persen. Kendala utama memang masih adanya bangunan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata,” terang Henry. (*)
