BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. H. Uu Saeful Mikdar, mengumumkan inisiatif digitalisasi pelayanan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan kepada masyarakat. Langkah-langkah revolusioner ini telah dipersiapkan selama lima sampai enam bulan terakhir, menandai komitmen Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk bertransformasi secara bertahap.
Salah satu fokus utama dari program ini adalah mempermudah proses administrasi pendidikan, terutama dalam hal mutasi siswa dan pengajuan cuti.
Dr. Uu Saeful Mikdar menegaskan bahwa orang tua tidak perlu datang secara langsung ke sekolah untuk mengisi aplikasi. Sebaliknya, proses tersebut dapat dilakukan secara daring dengan memasukkan dokumen dan mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan elektronik.
“Bagaimanapun juga layangan dengan aplikasi lebih efektif dan efisien,” ujar Dr. Uu.
Selain itu, digitalisasi juga mencakup pengelolaan pengisian posisi kepala sekolah SD/SMP yang akan pensiun. Dinas Pendidikan Kota Bekasi berencana memberikan usulan kepada Penjabat Wali Kota Bekasi menjelang tahun ajaran baru untuk memastikan pengisian posisi dilakukan dengan tepat dan efisien.
“Karena keinginan kita satu kali posisi menjelang tahun ajaran baru yang kepala sekolah yang pensiun akan diisi,” katanya.
Meskipun berupaya menjaga standar ideal, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menghadapi tantangan anggaran yang terkendala prioritas dinas-dinas lain. Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah menjadi perhatian, terutama untuk SMP 61 yang direncanakan.
Tantangan utama lainnya adalah kurangnya tenaga pendidik, khususnya guru SD yang masih kurang 1500 orang. Situasi ini mengakibatkan satu guru harus menjadi wali kelas untuk 2 sampai 3 kelas. Hal serupa terjadi pada tingkat SMP, di mana jam mengajar wajibnya 24 jam, namun ada kasus guru yang mengajar hingga 40 jam.
“Kalau SMP ukurannya jam mengajar wajibnya 24 jam, tetapi ada yg mengajarkan 40 jam. Harusnya dua guru tetapi jadi satu guru itulah yang menjadi beban,” ujarnya.
Dalam upaya peningkatan pengawasan pendidikan, Dr. Uu mengumumkan bahwa terdapat stok 23 pengawas yang telah lolos seleksi di Kemendikbudristek. Usulan untuk penempatan mereka sebagai pengawas SD sebanyak 13 orang dan SMP sebanyak 10 orang akan segera diajukan kepada pemerintah kota.
Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Kota Bekasi berusaha mengakomodir kebutuhan warga kota agar dapat bersekolah di negeri. Meskipun terdapat kendala, seperti meningkatnya pilihan sekolah swasta, Dinas Pendidikan terus berupaya untuk meminimalkan dampaknya.
Dalam penutupannya, Dr. Uu menyampaikan harapannya kepada tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas secara profesional. Dia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di Kota Bekasi.
Dengan kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan segala hal yang tidak diinginkan dapat diatasi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.
“Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat juga sama-sama memantau keseharian masyarakat kita. Insya allah dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat apa yang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan mucul kalau kolaborasi secara luar biasa,” pungkasnya. (tch)
