BEKASI – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad tahun anggaran 2023.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah serta dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhamad.
Dalam rekomendasi Komisi III yang dibacakan oleh menyoroti berbagai program dan sistem penganggaran di mitra kerja pembahasan menganalisa kinerja LKPJ berdasarkan indikator kinerja di keuangan perpajakan retribusi di perbankan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah.
Untuk itu Komisi III mendorong mitra kerja Komisi III untuk melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk mempermudah penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerja sesuai program kegiatan yang dilaksanakan.
Komisi III Bidang Ekonomi, fokus melakukan pengawasan Keuangan dan Pendapatan daerah, sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah Bapenda.
Indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif, hampir seluruh indikator kinerja utama lingkungan bidang kerja komisi III belum maksimal jauh dari target. Hal itu sesuai dengan pengawasan di lapangan.
Bapenda
LKPJ 2023 disebutkan indikator kerja tidak mencapai target, terkait realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Bekasi juga belum maksimal. Begitu pula dengan PAD Kota Bekasi mengalami penurunan 3,67 persen. Lemah manajerial Bapenda, menjadi penyebabnya bekerja hanya menggugurkan kewajiban.
Rekomendasi Bapenda
Bapenda harus melakukan pembenahan manajemen dan evaluasi internal dan terobosan mengelola pajak daerah, Mendorong Bapenda menentukan target PAD memperluas kerja sama dengan kantor pajak.
Mendorong pajak apartemen, reklame lahan parkir harus dilakukan validasi agar mencegah kebocoran seiring maraknya sewa apartemen dan lainnya agar PAD meningkat dan dapat mengurangi potensi dalam proses pengumpulannya.
Kemudian perlu dibentuknya forum antar OPD guna memaksimalkan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi. Program tambahan aset pajak perubahan struktur atas aset tanah dan bangunan dan wajib pajak usaha mikro.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tingkat ketergantungan pemerintah Kota Bekasi transfer pusat dan Provinsi, kondisi ini belum mendapat perhatian serius.
Meminta untuk segera dibentuk khusus terkait agar lebih fokus mengelola dan melakukan panggalian aset pemerintah kota Bekasi dengan masih banyaknya permasalahan khususnya dari pengembang yang belum diserahkan kepada koperasi, harus lebih tegas dalam melakukan kewajiban.
Kemudian mengingatkan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam pembangunan nasional untuk memprioritaskan peningkatan ketersediaan akses serta kualitas konsumsi pangan.
Rekomendasi Disketapang
1. Agar mampu membuat program yang menjaga kemampuan dalam mengakses pangan baik dari sisi aku terhadap ekonomi maupun akses fisik pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain pendapatan atau harga pangan tingkat kemiskinan sehingga program berikut dapat dinikmati.
2. Pemerintah Kota Bekasi dinas ketapang dalam menetapkan target skor pola pangan harapan mengacu kepada target yang ditetapkan RPJMD tahun 2020-2024 mengingat RPJMD adalah merupakan dari RPJM tahun dengan apa yang diamanahkan dalam arti JNE
Sementara Rekomendasi Terkait usaha
BUMD
Dalam bidang transportasi khususnya terkait Kota Bekasi akan menerapkan sistem transportasi terintegrasi menjadi investor transportasi di kota Bekasi Bagaimana di DKI Jakarta tapi saya belum melihat program dan sosialisasi agar warga beralih kepada transportasi?
Keterkaitan dari pusat dan DKI Jakarta Komisi III belum melihat langkah strategis terkait pelaksanaan moda bahkan yang ada kami mendapat informasi bahwa sejumlah bantuan itu bermasalah. Kenapa dikembalikan atau mencari solusi lain?
(adv)
