Komitmen itu disampaikan Asep saat menghadiri Sosialisasi Musrenbang CSR 2026 bersama sejumlah perusahaan di Hotel Le Premier, Kawasan Industri Deltamas, Cikarang Pusat, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Pengelola kawasan Deltamas dan Perusahaan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Diskominfosantik, DPMPTSP, Bappeda, dan Disnaker.
Asep mengatakan, pemerintah daerah ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, perusahaan diharapkan turut memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Hubungan kita harus saling menguntungkan. Perusahaan menanamkan investasi di Kabupaten Bekasi, maka pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan,” ujar Asep.
Menurutnya, perizinan yang berlarut-larut akan menghambat masuknya investasi dan mempersempit peluang kerja. Karena itu, ia meminta perangkat daerah terkait memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada pelaku usaha.
“Saya tidak ingin urusan izin sampai memakan waktu dua tahun. Jika ada kendala, silakan komunikasikan dengan saya atau PTSP. Kita ingin investasi di Kabupaten Bekasi berjalan lancar,” tegasnya.
Asep meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi memprioritaskan penyaluran CSR untuk kebutuhan masyarakat setempat. Sebab, aktivitas industri juga memanfaatkan berbagai fasilitas daerah, termasuk infrastruktur jalan, sehingga kontribusinya harus bisa dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar.
Ia menyebut, kolaborasi pemerintah dan perusahaan harus diarahkan pada program prioritas daerah, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengurangan angka pengangguran. Kontribusi CSR diharapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Selain melalui CSR, ia juga mendorong perusahaan memperluas kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan ke kawasan-kawasan industri, sekaligus merencanakan pelayanan dasar dan fasilitasi informasi lowongan kerja di tingkat kecamatan.
“Saya berharap kawasan industri, khususnya Deltamas, terus menjaga komunikasi dengan pemerintah. Saya berkomitmen membantu soal perizinan maupun kebutuhan lainnya. Kita selaraskan dengan program prioritas daerah agar kolaborasi ini bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas turut mendukung upaya tersebut. Menurutnya, sudah seharusnya masyarakat Kabupaten Bekasi ikut merasakan manfaat dari aktivitas industri yang berkembang di wilayahnya, termasuk melalui program CSR perusahaan.
“Jika Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah industri terbesar, tetapi CSR-nya justru dinikmati daerah lain, menurut kami itu tidak tepat. Biaya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga besar. Karena itu, mari kita berkolaborasi agar CSR bermanfaat bagi masyarakat kita,” ungkap Ade.
Ia juga menegaskan DPRD siap mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Jika ada regulasi daerah yang dinilai menghambat investasi dan perlu disesuaikan, DPRD terbuka untuk membahas perubahan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Operasional Kawasan Deltamas Tommy Satriotomo menyambut baik ajakan pemerintah daerah untuk mengarahkan program CSR pada kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, dukungan terhadap infrastruktur, terutama akses jalan dan fasilitas pendidikan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Infrastruktur itu sangat penting, terutama sekolah dan jalan. Jika akses jalannya bagus, ekonomi daerah juga akan tumbuh. Apalagi jika kontribusinya digalang bersama para pelaku industri,” kata Tommy.
Ia memastikan pihak pengelola Kawasan Deltamas akan turut menyosialisasikan agenda CSR kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui forum sumber daya manusia (HR Forum) agar informasi dan ajakan kolaborasi dapat menjangkau lebih banyak perusahaan.
Tommy menilai keterlibatan langsung pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam kegiatan sosialisasi menjadi langkah positif untuk membangun komunikasi dengan kalangan industri.
