KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyampaikan rekomendasi secara resmi yang berisi catatan hasil dari evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2023.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Saifuddaulah.
Masing-masing komisi membacakan catatan rekomendasi dari laporan LKPj Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad yang telah dibacakan pada sidang paripurna pada 19 April 2024 lalu untuk menjadi catatan pemerintah.
Dalam catatan rekomendasi Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan dan sosial.
PENDIDIKAN
Pertama, terkait pendidikan Komisi IV memberikan catatan atau rekomendasi yang harus menjadi target terkait dengan kondisi bangunan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan nyaman.
Hal lain adalah terkait tenaga pendidik pemerintah harus memiliki perencanaan personil pendidikan untuk tenaga pengajar. Pasalnya tenaga pendidikan saat ini sudah memprihatinkan dikhawatirkan berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar jika dibiarkan.
Terkait keberadaan sekolah Pemerintah Kota Bekasi harus melakukan kajian untuk menyelaraskan proses pembangunan sarana pendidikan baik sekolah negeri sesuai dengan pertumbuhan demografi usia sekolah serta ketersediaan sarana pendidikan.
Komisi IV juga meminta pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini berjalan dengan baik aturan yang berlaku dan menjamin akses kesempatan pendidikan dasar bagi seluruh kalangan masyarakat di kota Bekasi.
KESEHATAN
Komisi IV DPRD Kota Bekasi memberikan beberapa catatan rekomendasi poin-poin penting yang harus menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi terkait kesehatan.
Pertama terkait anggaran harus memastikan kemampuan eksekusi dan efektivitasnya. Program-program yang direncanakan untuk kegiatan penunjang pelayanan yang tidak terealisasi karena aturan terkait pemberian honor belum ada.
Hal lain seperti rumah sakit yang didirikan dengan anggaran bantuan DKI yang masih diakui sebagai sebagai simpanan sehingga masih diperhitungkan dalam realisasi penyerapan anggaran.
Selanjutnya harus ada peningkatan terkait inisiasi program preventif dan promotif yang harus lebih intensif terutama terkait dengan program penyakit menular yang kerap terjadi setiap tahun.
Terpenting terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi perlu melakukan kajian untuk mempersiapkan contingency plan atau rencana yang dipilih untuk sarana kesehatan yang ada serta mengupayakan program preventif dan promotif dari eskalasi dampak penyebaran.
Berikutnya terkait kesehatan dapat mewujudkan target peningkatan status puskesmas di Kota Bekasi sebagai rumah sakit tipe D. Hal Itu bisa dipersiapkan untuk peningkatan statusnya menjadi rumah sakit tipe C secara bertahap sehingga pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih baik lagi.
Dinas Kesehatan perlu memastikan kemudahan akses bagi warga Kota Bekasi khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk mendapat dengan program yang sedang berjalan saat ini.
Karena jelasnya, masih dijumpai keluhan masyarakat terkait keberadaan BPJS dengan meminta pembayaran sejumlah pengorbanan tertentu untuk kesehatan secara tertulis sampaikan
SOSIAL
Sumber data kependudukan yang digunakan dalam pengelolaan dan perencanaan program program dinas sosial antara Dukcapil dan data BPS yang mempengaruhi output agar terus melakukan program monitoring pergerakan dan update data DTKS untuk memastikan akurasi layar seperti bantuan pangan non tunai program keluarga harapan, penerima bantuan iuran dan penerima manfaat Bansos.
Disnaker
Untuk Urusan ketenagakerjaan Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti terkait tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi tertinggi di provinsi Jabar 7,9% di tahun 2023. Untuk itu perlu memastikan perbaikan capaian kinerja di periode tahun anggaran berikutnya.
Begitu pun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah terdapat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bekasi Kota Bekasi agar segera mempersiapkan pembentukan UPTD PPA baik infrastruktur maupun sumber daya manusia yang diperlukan.
Hal itu, sebagaimana telah diamanatkan dalam meningkatkan kinerja layanan masyarakat yang semakin baik. Terkahir terkait kader Posyandu untuk meningkatkan kesehatan yang dapat membantu program preventif kesehatan warga di masyarakat.
Program kepemudaan disamping bisa menjadi bagian dari salah satu solusi penyelesaian permasalahan pemuda di kota Bekasi juga pada persimpangan pemanfaatan anggaran dengan program-program olahraga serta dapat meningkatkan partisipasi giat kepemudaan di Kota Bekasi yang lebih baik
Perencanaan olahraga Perlu diperbaiki untuk memastikan tidak terjadi benturan pipa pada tempat atau ditempat yang bersamaan yang akan terjadi di Kota Bekasi misalnya penutupan Pesta olahraga rumah office 2023 yang lalu cepat karena berbenturan dengan ikan lain di tempat dan waktu yang sama.
Komisi IV juga merekomendasikan agar ada pembenahan terhadap Perpustakaan Kota Bekasi. Harus berbenah diri dengan mempersiapkan manajemen dan sistem yang lebih maju secara teknologi dan masyarakat dari berbagai kalangan menambah jumlah koleksi buku menciptakan perpustakaan digital atau online menyediakan perpustakaan mini di berbagai taman dan sarana memperbanyak perpustakaan keliling.
Rekomendasi lainnya terkait perawatan terhadap kawasan cagar budaya situs cagar budaya dapat terus terjaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu objek wisata di Kota Bekasi area alun-alun Kota Bekasi untuk dijadikan alternatif wisata hiburan termasuk pedagang kaki lima serta penataan lahan parkir di seputaran. (adv)
